Surabaya (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk memperkuat program pembiayaan mikro perumahan sebagai upaya penyediaan hunian layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan pemerintah menyediakan berbagai fasilitas mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi, hingga pembiayaan mikro melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk renovasi rumah.
"Ada pula kredit usaha rakyat (KUR) perumahan bagi pengembang, kontraktor, dan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) guna mempercepat pembangunan rumah rakyat,” kata Didyk di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Ia menambahkan, sosialisasi terhadap program yang sudah dicanangkan pemerintah masih perlu diperluas agar masyarakat lebih memahami berbagai kemudahan yang ditawarkan pemerintah.
Baca juga: Menteri PKP targetkan Jatim serap Rp20 triliun KUR Perumahan
Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, backlog perumahan di Jawa Timur saat ini mencapai sekitar 1,8 juta unit.
Ia berharap dukungan seluruh pihak, termasuk pengembang dan perbankan, untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi.
“Tahun ini kuota rumah subsidi nasional mencapai 90 ribu unit, tertinggi sepanjang sejarah. Untuk Jawa Timur, kami menargetkan 25 ribu unit bisa terserap hingga akhir tahun,” katanya.
Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.