BI Bali dukung perbankan arahkan KUR untuk pertanian dan pengolahan

Denpasar, Bali (ANTARA) -

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mendukung perbankan mengarahkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor pertanian dan industri pengolahan.

"Hal ini memerlukan sinergi berbagai pihak," kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Bali, Rabu.

Saat ini, KUR di Bali lebih banyak diserap sektor perdagangan dan jasa mengingat Pulau Dewata sebagai daerah tujuan wisata.

Namun, realisasi itu perlu didukung diversifikasi sektor selain yang berkaitan dengan pariwisata untuk menyerap KUR.

Upaya itu diharapkan mendukung program pemerintah yakni KUR nasional dengan ditandai akad massal KUR sebanyak 800 ribu debitur di seluruh Indonesia untuk penciptaan lapangan kerja dan kredit program perumahan (KPP).

Ia berharap penyaluran KUR dan KPP di Bali memperkuat daya dorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih kuat dan inklusif.

Berdasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, realisasi penyaluran KUR di Bali per Agustus 2025 mencapai Rp7,04 triliun dari target Rp10,84 triliun yang diterima oleh sebanyak 99 ribu debitur dengan skema mikro, super mikro, ultra mikro hingga kredit segmentasi usaha kecil.

Meski sudah Rp7,04 triliun, namun realisasi itu lebih rendah dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp7,85 triliun.

Wilayah di Bali yang paling banyak debitur menyerap KUR adalah Kabupaten Buleleng mencapai hampir 18 ribu debitur dan penyaluran tertinggi di Kota Denpasar sebesar Rp1,17 triliun.

Selain sektor perdagangan besar dan eceran, sektor kedua yang banyak menyerap KUR yaitu pertanian dan kehutanan sebesar 22 persen, jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya mencapai 12,4 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,38 persen.

"Kami akan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, perbankan dan pelaku usaha untuk mendorong ekonomi Bali," katanya.

Pemerintah pusat menargetkan tahun ini penyaluran KUR mencapai Rp300 triliun dengan porsi minimal 60 persen untuk sektor produksi.

Selain itu, untuk KPP sebesar Rp130 triliun untuk dukungan pembiayaan UMKM pengembang perumahan serta pembangunan dan renovasi rumah.

Baca juga: Penyaluran KUR di Bali tembus Rp7,04 triliun

Baca juga: OJK catat serapan KUR di Bali capai Rp10,81 triliun

Baca juga: DJPb catat penyaluran Kredit Program di Bali capai Rp6,86 triliun

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.