Kemendag Amankan 19.391 Balpres Pakaian Bekas di Bojongsoang Senilai Rp 112,35 M

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berhasil mengamankan produk tekstil ilegal berupa 19.391 balpres pakaian bekas. Nilai dari produk ilegal yang diamankan tersebut mencapai Rp 112,35 miliar.

Diamankannya barang ilegal tersebut juga merupakan hasil dari sinergi Kemendag bersama BIN dan BAIS TNI. Menteri Perdagangan Budi Santoso menuturkan langkah tersebut diambil untuk menjaga industri tekstil dalam negeri.

“Impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah indonesia karena berpotensi mengganggu industri dalam negeri, khususnya tekstil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berpotensi membahayakan kesehatan konsumen,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8).

Terkait asal barang ilegal tersebut, Budi menuturkan beberapa negara asalnya adalah Korea, Jepang, dan China. Barang-barang tersebut didapat dari hasil pengawasan di sebelas lokasi berbeda pada 14 sampai 15 Agustus lalu. Budi menuturkan balpres pakaian ilegal tersebut menjadi hasil temuan sejumlah gudang besar di tiga wilayah Jawa Barat.

Di Kota Bandung ditemukan sebanyak 5.130 bal dari tiga gudang dengan nilai Rp 24,75 miliar. Setelah itu terdapat 8.061 bal dari lima gudang dengan nilai Rp 44,2 miliar yang ditemukan di Kabupaten Bandung. Terakhir, ada 6.200 bal dari tiga gudang senilai Rp 43,4 miliar yang ditemukan di Kota Cimahi.

Ekspose temuan tersebut juga sudah dilakukan hari ini (19/8) di gudang yang berlokasi di Bojongsoang, Bandung, Jawa Barat.

“Sebagai tindak lanjut, 19.391 bal pakaian bekas tersebut telah diamankan. Saat ini, barang bukti sedang dalam proses pengumpulan bahan keterangan bersama BIN dan BAIS TNI,” ujar Budi.

Budi menuturkan temuan kali ini merupakan temuan terbesar Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag. Penindakan dilakukan agar pelaku impor barang ilegal bisa jera.

“Pengawasan ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberantas praktik-praktik impor ilegal, sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya agar tidak melakukan praktik serupa,” kata Budi.

Ia juga meminta masyarakat untuk menyampaikan informasi apabila menemukan informasi mengenai keberadaan barang impor ilegal. Terkait dasar hukum, Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang menjelaskan impor ilegal tersebut melanggar beberapa peraturan.

Aturan yang dilanggar di antaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Selain itu, Moga juga menuturkan pelaku impor ilegal juga dapat dikenakan beberapa sanksi baik administratif maupun pidana. Selain itu, jika ada kegiatan usaha yang melakukan praktik tersebut, usahanya juga bisa dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.