Tanggapi Penangkapan Immanuel Ebenezer, Mahfud Md: KPK Sudah Lepas dari Belenggu Politik

MANTAN Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud Mahmodin alias Mahfud Md, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengkontruksi pelbagai kasus dugaan rasuh yang banyak dilakukan oleh para pejabat.

Mahfud menyampaikan permintaan tersebut melalui cuitannya di media sosial X dengan akun @mohmahfudmd selang beberapa waktu terjaringnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan dalam operasi tangkap tangan KPK pada Kamis, 21 Agustus 2025.

"Tidak harus selalu OTT. Bravo KPK," kata Mahfud dalam cuitannya, dilihat Tempo pada Jumat, 22 Agustus 2025.

Dia berpendapat, terjaringnya Immanuel pada OTT KPK, menunjukan dalam beberapa bulan terakhir komisi antirasuah sudah mulai bisa terlepas dari belenggu politik.

Sehingga, menurut Mahfud, sikap dan tindakan KPK saat ini perlu diapresiasi agar terus melaju tanpa pandang mundur. "KPK menunjukkan taringnya," ujar mantan Hakim konstitusi itu.

Apresiasi, dia melanjutkan, juga diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tak melindungi pejabat meski merupakan kader partainya. "Lanjutkan Pak Presiden, buka pintu dan dorong KPK untuk memburu pejabat korup agar kembali disegani," kata Mahfud.

Adapun, Immanuel Ebenezer dicokok penyidik KPK dalam OTT di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Kamis, kemarin. Relawan Prabowo dan Jokowi itu ditangkap bersama belasan orang lain atas perkara dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim, belum mengetahui ihwal status keanggotaan Immanuel di partainya meski pada pemilihan legislatif lalu Immanuel sempat mencalonkan diri sebagai calon legislator DPR dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kalimantan Utara.

"Jadi, saya belum tahu lagi bagaimana langkah (DPP Partai Gerindra)" kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 21 Agustus 2025.

Kendati begitu, dia mengatakan, sikap Ketua Umum Partai Gerindra Presiden Prabowo Subianto tidak akan pandang bulu terhadap pejabat yang korupsi. Menurut dia, Prabowo tidak akan melindungi meski pejabat tersebut merupakan bagian dari kabinet.

"Bila terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal yang tidak terpuji, Presiden sudah menekankan tidak pandang bulu terhadap kasus korupsi," ujar Wakil Ketua DPR ini.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi mengatakan, kepala negara menghormati proses hukum yang tengah dilakukan komisi antirasuah. "Apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian," kata Prasetyo.