Penerima Bansos di Jabar Banyak yang Main Judi Online, Dedi Mulyadi Salahkan Pemerintah Pusat

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penyaluran bantuan sosial atau bansos oleh pemerintah pusat banyak yang salah sasaran. Sebab, terdapat 49.431 penerima bansos di Jawa Barat terlacak sebagai pemain judi online dengan transaksi senilai Rp 199 miliar. 

"Ketika yang menerima bansos main judol, berarti kan usianya usia produktif, harusnya kan bansos untuk usia rentan," kata Dedi saat ditemui dalam acara puncak Hari Indonesia Menabung dan Penutupan Bulan Literasi Keuangan 2025 yang digelar di Auditorium Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025. 

Dedi juga mengomentari penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan, namun masih belum mampu mengatasi soal salah sasaran. Menurut dia, dalam menentukan penerima manfaat, pemerintah semestinya tidak hanya mengandalkan kemampuan intelektualitas atau penghitungan berdasarkan angka saja.

Pemerintah juga mesti mempertimbangkan aspek sosial dan psikologi masyarakat. "Indonesia itu agak lain," tutur dia. 

Dedi menyadari apabila persoalan salah sasaran bansos terus terulang setiap tahunnya. Sebab, menurut dia, proses pengumpulan data atau sensus penduduk yang selama ini dilakukan tidak pernah berubah. "Kan problem dari data kependudukan kita, yang sensus di tempat itu, orang lain dari luar," ujarnya. "Sehingga seringkali dia tidak ngerti bagaimana posisi masyarakat itu." 

Oleh karena itu, mantan Bupati Purwakarta ini meminta agar pemerintah mengevaluasi data penerima bansos secara menyeluruh. Ia mengusulkan sistem pengkategorian masyarakat miskin harus atas persetujuan wilayah setempat terlebih dahulu. 

"Misalnya diputuskan dulu di desanya lewat peraturan desa, kemudian nanti diputuskan di kabupaten lewat peraturan bupati dan wali kota. Nanti diputuskan di provinsi lewat peraturan gubernur," kata dia. 

Opsi lain, Dedi menyarankan agar ke depan pemerintah mempublikasikan setiap penerima bansos ini melalui media sosial. Dengan begitu, Dedi menyebut semua orang bisa ikut menilai nama itu layak mendapatkan bantuan tersebut atau tidak. "Inilah orang miskin penerima bantuan. Nanti masyarakat bisa berkeberatan, dia enggak miskin, Pak," kata Dedi.