Anggaran BSPS 2026 Meroket 773 Persen, Targetnya Merenovasi 400 Ribu Hunian tidak Layak Huni

Kenaikan anggaran BSPS 2026.(Dok. Kemen PKP)

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa alokasi anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026 melonjak drastis menjadi Rp8,9 triliun. Dana tersebut ditargetkan untuk merenovasi 400 ribu rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

“Dibanding 2025, kenaikannya sangat signifikan. Dari Rp1,02 triliun untuk 45 ribu unit, tahun depan meningkat 773,5 persen dengan target 400 ribu unit rumah,” ujar Maruarar dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, dikutip dari Antara, Kamis (4/9).

Secara keseluruhan, Kementerian PKP mengajukan pagu anggaran Rp10,89 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Dari jumlah itu, porsi terbesar, 81% atau Rp8,9 triliun, dikhususkan untuk BSPS, sementara sisanya dialokasikan pada program pendukung lain.

Maruarar menjelaskan, lonjakan anggaran ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya program kerakyatan sekaligus membuka lapangan kerja. BSPS diproyeksikan menjadi ujung tombak dalam menekan backlog perumahan nasional yang kini masih sekitar 9,9 juta unit.

“Selain BSPS, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan rumah subsidi agar penyediaan hunian layak lebih merata dan berkesinambungan,” tegas Maruarar.

Program BSPS sendiri dirancang untuk memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga keluarga dapat hidup lebih sehat, aman, dan sejahtera. Tahun depan, dua program unggulan Kementerian PKP akan berjalan beriringan: BSPS dan pembangunan rumah subsidi. (Z-10)