WAKIL Ketua DPR Adies Kadir menyebut tugas anggota parlemen bukan hanya menggelar rapat-rapat semata. Anggota, menurut politikus Partai Golkar ini, juga mengemban sejumlah tugas lainnya seperti membahas anggaran, membuat produk perundang-undangan, hingga melakukan pengawasan.
Maka dari itu, tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan yang diterima anggota DPR masih masuk akal. Terutama karena anggota kini tak mendapat fasilitas rumah dinas. “Perlu diketahui bahwa DPR ini tugasnya bukan hanya rapat-rapat saja, tetapi juga pembahasan tentang anggaran yang sedemikian pelik,” ucap Adies pada Selasa, 19 Agustus 2025, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.“Kemudian pembahasan tentang legislasi, rancangan undang-undang yang begitu banyak masuk ke tiap komisi dan juga pengawasan.”
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Adies pun menilai besaran tunjangan rumah puluhan juta untuk anggota legislatif masih logis. Ia menyebutkan harga sewa rumah di sekitar Senayan, Jakarta, paling murah ialah Rp 3 juta per bulan. "Saya rasa masih makes sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka," kata Adies.
Selain membayar sewa hunian, Adies mengatakan tunjangan rumah itu digunakan anggota DPR untuk menggaji asisten rumah tangga hingga supir pribadi.
Dia menceritakan harga sewa kos Rp 3 juta per bulan biasanya untuk ruangan dengan luas 4x6 meter. Namun, luas hunian itu dianggap terlalu sempit untuk satu keluarga lengkap DPR yang juga memiliki ART dan supir. Walhasil, ia memperkirakan biaya sewa rumah yang dikeluarkan anggota DPR lebih besar dari Rp 3 juta per bulan.
"Kita bisa bayangkan pembantu satu dan supir satu yang pasti sudah tidak bisa tinggal dengan cukup baik kalau di dalam ruangan sekitar 4x6 meter," kata Adies.
Adapun Adies Kadir menegaskan gaji pokok anggota parlemen periode 2024-2029 tidak naik. Hanya komponen tunjangan yang mengalami kenaikan.
Menurut dia, selain menerima tunjangan perumahan senilai lebih kurang Rp 50 juta per bulan, mereka juga menerima tunjangan bensin dan beras. Tetapi gaji pokok mereka tetap berkisar di angka Rp 6,5 hingga Rp 7 juta.
Dia lantas menambahkan, tunjangan yang mereka dapat setiap bulan di antaranya tunjangan beras senilai Rp 12 juta. Angka itu mengalami kenaikan dari Rp 10 juta. Lalu, tunjangan bensin juga naik dari Rp 4-5 juta sebulan menjadi Rp 7 juta. “Walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya,” kata Adies.
Kemudian ada pula tunjangan makan yang disesuaikan dengan indeks saat ini. Namun, Adies tidak menyebut secara rinci berapa angkanya.