Survei ISS: Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintah 78 Persen, Apa Faktornya?

INDONESIAN Social Survey merilis hasil temuan nasional teranyar berjudul, 80 Tahun Indonesia Merdeka: Bagaimana Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia Ini? pada Kamis, 21 Agustus 2025. Salah satu yang menjadi poin dalam survei ini ialah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto.

Survei menggunakan metode penelitian multiple stage random sampling. Sebanyak 2.200 orang di seluruh Indonesia menjadi responden dari survei ini. 

Nilai interval kepercayaan survei ini mencapai 95 persen, dengan tingkat kesalahan 2,5 persen. Adapun periode pengambilan datanya dilakukan pada 11 hingga 20 Juli 2025.

Lembaga riset ini mencatat sebanyak 78 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo. Responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebanyak 16,1 persen. 

ISS berpandangan tingkat kepuasan 78 persen untuk kinerja pemerintahan Prabowo berada di persimpangan antara rasional dan afektif. Direktur Eksekutif ISS Whinda Yustisia menjelaskan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah itu berasal dari delapan dari total 39 indikator kualitas hidup.

Di antaranya kepuasan hidup, kepuasan terhadap fasilitas sekolah, rasa aman, rasa percaya pada presiden, rasa percaya pada wakil presiden, rasa percaya pada menteri rasa percaya pada TNI, dan kepuasan terhadap jalannya demokrasi. 

"Artinya, kepuasan publik lebih banyak ditentukan oleh faktor non-ekonomi seperti rasa aman, legitimasi politik, dan kualitas layanan dasar," ujar Whinda Yustisia dalam keterangannya dikutip pada Jumat, 22 Agustus 2025.

Dalam rilis survei yang sama, ISS menemukan kondisi kesejahteraan ekonomi menjadi indikator kualitas hidup yang mendapat skor paling rendah dibanding indikator-indikator lain. Hal itu tertuang dalam rata-rata total pengeluaran rumah tangga responden per bulan.

ISS mencatat sebanyak 41,8 persen responden rata-rata total pengeluarannya saban bulan sebesar Rp 750 ribu hingga Rp 2 juta. Ada juga 6,9 persen responden yang rata-rata pengeluaran rumah tangganya kurang dari Rp 750 ribu per bulan.

"59,6 persen pernah harus meminjam karena tidak ada uang tersisa. Dan 62,2 persen kepala rumah tangga pernah meminjam uang karena tidak ada uang tersisa," katanya.

Tingkat Kepercayaan ke Institusi Negara

Dalam bagian pembahasan perihal kepercayaan terhadap institusi, presiden tercatat memperoleh tingkat kepercayaan mencapai 90,9 persen. Ini diambil dari kalkulasi responden yang cukup percaya sebanyak 73,3 persen dan 17,6 persen sangat percaya.

"Presiden adalah institusi yang paling dipercaya. Salah satu yang tertinggi pasca reformasi," katanya.

Adapun tingkat kepercayaan untuk wakil presiden mencapai 81,6 persen. Menyusul jajaran kabinet mendapat tingkat kepercayaan 73,6 persen dari responden. 

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat serta Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi salah satu institusi yang paling rendah mendapat bobot kepercayaan publik. Sebanyak 67,2 persen skor kepercayaan untuk DPR-MPR. 

Responden yang tidak percaya terhadap institusi legislatif ini mencapai 20 persen. Tingkat kepercayaan terendah dicatatkan oleh partai politik. Institusi ini memperoleh skor kepercayaan sebesar 60,8 persen. "Responden yang tidak percaya terhadap partai politik mencapai 24 persen," ujarnya.

Survei juga mengambil sampel tingkat kepercayaan publik terhadap dua institusi pertahanan dan keamanan negara. Tentara Nasional Indonesia mendapat skor kepercayaan 89,1 persen. Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia mendapat bobot kepercayaan 70,1 persen.