Pragmatisme Partai Politik Ancam Demokrasi

Ilustrasi(Dok.MI)

Analis Utama bidang Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 Omar Farizi Wonggo menjelaskan selama delapan dekade Indonesia merdeka, ia menilai setidaknya terdapat 6 tantangan utama bagi partai politik untuk menjadi agen pemulih dan memperkuat pilar-pilar demokrasi. 

“Tantangan pertama yang terjadi di masa lampau lalu berlanjut hingga saat ini yaitu, dimana partai politik ini cukup pudar ideologi-ideologinya. Pudarnya ideologi partai politik yang dapat melemahkan demokrasi,” katanya dalam seminar Nasional Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2025 di Jakarta pada Rabu (20/8). 

Selain itu, Omar menjelaskan nasionalisme dalam partai yang tidak produktif juga menjadi tantangan nyata yang melemahkan demokrasi. Hal ini merujuk pada nasionalisme yang dangkal, hanya fokus pada retorika tanpa aksi nyata, atau nasionalisme yang mengarah pada sentimen eksklusif yang menghambat kemajuan dan kolaborasi antar-partai atau kelompok masyarakat.

“Nasionalisme di dalam partai merupakan teknik kekayaan personalisme yang merupakan miniatur bagaimana adu gagasan dan ide itu terjadi yang akan dibawa ke ranah nasional, tapi yang terjadi justru adu kepentingan yang menyebabkan konflik internal dari partai itu sendiri,” katanya dalam seminar Nasional Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2025 di Jakarta pada Rabu (20/8). 

Omar menilai, partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai, yang berujung pada kemenangan ketokohan dan mengesampingkan nilai-nilai partai.

Hal ini lanjut Omar, disebabkan oleh lemahnya pendidikan politik dan personalisasi partai, di mana ideologi partai tidak lagi menjadi dasar utama, melainkan figur publik yang karismatik yang justru lebih menarik bagi pemilih. 

Selain itu, Omar menyoroti kecenderungan partai yang mengutamakan kepentingan praktis jangka pendek, seperti kekuasaan dan dukungan, dibandingkan dengan idealisme dan fungsi kontrol kritis terhadap kebijakan pemerintah. 

“Pragmatisme dalam partai politik terjadi saat partai-partai cenderung kehilangan daya kritisnya untuk melakukan input kebijakan ataupun memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” tukasnya. 

Fenomena ini lanjut Omar, terjadi ketika partai lebih fokus pada keuntungan elektoral atau posisi tawar dalam kabinet, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk bersuara kritis dan menyuarakan kepentingan publik secara independen.

Tak hanya itu, Omar menyebut masalah utama yang menyebabkan berbagai tantangan partai politik itu terjadi karena adanya ketergantungan elite pada pemodal besar dan tunduk pada kepentingan tertentu, membuat parpol tidak pro-rakyat san mengikis independensinya.

“Partai politik masih ketergantungan pada pemodal besar atau tidak independen. Hal itu pun mengakibatkan partai politik cenderung tunduk pada kepentingan tertentu dan meninggalkan nilai-nilainya, sehingga itulah yang mengakibatkan tantangan-tantangan partai politik di saat ini,” tuturnya. 

Untuk mengatasi ini, Omar mengatakan diperlukan penguatan mekanisme pendanaan partai yang transparan dan independen melalui cara-cara yang tak biasa salah satunya pendirian badan usaha yang legal di dalam internal partai politik. 

“Partai politik harus diberikan izin untuk mendirikan BUMP (badan usaha milik partai) secara terbuka untuk sektor-sektor tertentu dengan mekanisme pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (Dev/P-1)