Pemerintah Pastikan Dukung Kemudahan Investasi di Kawasan Industri

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, menerima audiensi jajaran pengurus Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).(Dok Himpunan Kawasan Industri Indonesia)

MENTERI Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, menerima audiensi jajaran pengurus Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) yang dipimpin oleh Ketua Umum Akhmad Ma’ruf Maulana, di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta. 

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pengelola kawasan industri dalam mempercepat arus investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Rosan menegaskan bahwa kawasan industri merupakan salah satu lokomotif utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah, kata Rosan, berkomitmen untuk memberikan berbagai kemudahan bagi investor, khususnya melalui percepatan perizinan, harmonisasi regulasi lintas kementerian, serta peningkatan infrastruktur pendukung.

“Kawasan industri adalah motor penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah akan terus memberikan dukungan nyata, termasuk percepatan layanan perizinan dan penyelesaian hambatan tata ruang, agar investasi di kawasan industri semakin kompetitif di pasar global,” ujar Rosan dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (21/8).

Ia juga menambahkan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus untuk mempercepat integrasi sistem layanan investasi agar lebih transparan, efisien, dan ramah bagi pelaku usaha.

Dengan dukungan penuh pemerintah dan komitmen HKI, diharapkan kawasan industri Indonesia mampu menjadi pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya mendorong investasi dan ekspor, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi SDM, dankontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

“Kami percaya, sinergi antara pemerintah dan pengelola kawasan industri akan mempercepat transformasiekonomi Indonesia menuju negara maju yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tutur Rosan.
 
Sementara itu, Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen pemerintah. Menurutnya, kawasan industri telah berperan signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dengan menyediakan lahan terintegrasi, fasilitas produksi, dan ekosistem investasi yang berdaya saing.

“HKI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah. Kami akan memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat investasi, mendorong hilirisasi industri, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Kami optimis bahwa melalui sinergi ini, Indonesia mampu menarik lebih banyak investasi berkualitas yang berdampak positif bagi bangsa,” ungkap Maruf.

Dalam kesempatan ini HKI menyampaikan apresiasi lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 2025. PP ini memberikan mandat besar kepada BKPM untuk memperkuat peran strategisnya dalam mempercepat perizinan dan menciptakan kemudahan berusaha. 

Dari sudut pandang pengusaha kawasan industri, untuk mendukung implementasi regulasi ini HKI berharap agar Kementerian Investasi danHilirisasi/BKPM berperan sebagai regulator yang efektif, berkolaborasi dengan pengelola kawasan industri, dan memberikan fasilitasi akses insentif, promosi investasi, penguatan tata kelola dan keberlanjutan, serta konsistensi kebijakan dan sinergi pusat-daerah.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas berbagai isu strategis, mulai dari penyederhanaan regulasi, penyelesaian tumpang tindih tata ruang, hingga penguatan digitalisasi layanan investasi. (E-4)