Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter Dukung Boikot Piala Dunia 2026 di AS, Soroti Isu Keamanan

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, pada Senin (26/1/2026) secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap gerakan boikot Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat. Dukungan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran serius mengenai keamanan dan berbagai kebijakan domestik serta internasional yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

Blatter menguatkan seruan boikot yang sebelumnya disampaikan oleh pengacara anti-korupsi Swiss, Mark Pieth, yang pernah bekerja sama dengan FIFA di bawah kepemimpinannya.

Pieth menyarankan para penggemar sepak bola untuk menghindari perjalanan ke AS, dengan alasan bahwa mereka akan mendapatkan tontonan yang lebih baik melalui televisi. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli.

Dukungan Sepp Blatter terhadap seruan boikot Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat berakar pada kekhawatiran keamanan yang mendalam. Blatter secara eksplisit mengutip pernyataan Mark Pieth, yang mempertanyakan kelayakan AS sebagai tuan rumah turnamen akbar ini.

Pieth menyoroti insiden-insiden kekerasan yang terjadi di AS, termasuk pembunuhan demonstran Renee Good oleh agen imigrasi di Minneapolis dan kematian warga negara AS kedua, Alex Pretti, yang ditembak mati saat merekam protes. Insiden-insiden ini menjadi alasan kuat bagi penggemar untuk mempertimbangkan kembali perjalanan mereka ke AS.

Lanjut baca

Blatter sendiri mendukung boikot tersebut karena "perilaku Presiden Donald Trump dan pemerintahannya di dalam dan luar negeri." Kebijakan imigrasi Trump yang semakin ketat telah memicu gelombang protes publik dan ketegangan sosial, termasuk penahanan dan deportasi massal. Pieth juga menyatakan bahwa AS telah menjadi "negara nakal" yang mengabaikan aturan dan hukum internasional. Seruan boikot ini juga muncul sebagai respons terhadap ketegangan diplomatik dengan Washington, termasuk pernyataan kontroversial Trump tentang Greenland dan ancaman tarif perdagangan baru terhadap Uni Eropa.