SEJUMLAH ruangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tengah direnovasi. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan penataan ulang kantor anggota DPR setiap fraksi berdasarkan permintaan dan kebutuhan.
“Kalau ada yang minta ya kami bantu,” kata Indra kepada Tempo pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Tempo melihat salah satu kantor anggota DPR. Tempat kerja dengan ukuran sekitar 2,5 x 3 meter itu dipoles dengan cat baru berwarna putih dan abu-abu. Ruangan setara kamar indekos standar tersebut ditengahi bilik yang memisahkan ruang tamu dan front office. Ruang tamu mencakup meja kerja, sofa, televisi dan meja makan minimalis yang cukup untuk empat orang.
Bagian depan serta koridor kantor anggota DPR yang dilihat Tempo masih berantakan. Banyak kursi, kardus berisi kertas, galon, hingga peralatan bekas lain. Kertas putih ditempelkan di atas benda-benda tersebut dengan instruksi: “barang diturunkan”.
Indra Iskandar mengatakan tidak semua ruang rapat fraksi direnovasi pada tahun ini. Beberapa kantor legislator dalam proses renovasi di antaranya milik Fraksi Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Menurut Indra, penataan ini diperlukan sebab jumlah fraksi periode 2024-2025 berkurang dari 9 ke 8, dibanding periode sebelumnya. Begitu juga dengan jumlah anggotanya. Sehingga beberapa lokasi fraksi juga berubah akibat pembagian masing-masing lantai.
Ketika ditanya anggaran, Indra mengatakan dirinya tidak terinformasi mengenai itu. Menurut dia, biaya penataan kantor anggota dewan berbeda tergantung lingkup renovasinya.
Indra mengklaim Sekretariat Jenderal tidak dalam posisi mengusulkan renovasi kantor legislator. “Kalau dari Setjen dananya juga tidak tersedia,” kata dia.
Menurut Indra, beberapa partai seperti Nasdem memakai anggaran dari saweran anggotanya. “Biasanya ruangannya (anggota DPR) rata-rata yang sudah lebih dari dua periode.”
Belakangan DPR disorot karena tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta. Tunjangan itu dianggap membuat pendapatan bersih yang diterima legislator Senayan makin naik. Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkap gaji bersih yang ia terima sebagai anggota legislatif bisa mencapai Rp 100 juta per bulan atau Rp 3 juta sehari.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menilai besaran tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan untuk anggota legislatif masih masuk akal. Politikus Partai Golkar ini menyebutkan harga sewa rumah di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, paling murah ialah Rp 3 juta per bulan.
Selain membayar sewa hunian, Adies mengatakan tunjangan rumah itu digunakan anggota DPR untuk menggaji asisten rumah tangga hingga supir pribadi. "Saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka," kata politikus Partai Golkar itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menilai tidak ada urgensi pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR periode sekarang. Dia menilai tidak semestinya anggota DPR masih mementingkan fasilitas pribadi. Padahal, menurut dia, sejak awal diskursus pemberian tunjangan perumahan mengemuka, publik menolak keras. Lucius menduga pemberian tunjangan perumahan ini memang akal-akalan DPR untuk menambah pundi-pundi pemasukan bagi 580 anggota Dewan.