Digitalisasi Dorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Perkembangan digitalisasi di Indonesia tidak bisa dimungkiri turut mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam hal pemerataan perekonomian bagi rakyat dalam hal berusaha secara daring.

Di seluruh belahan dunia, ekonomi digital kini menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, dari mulai mempengaruhi cara bisnis yang dilakukan, menciptakan lapangan pekerjaan baru, hingga membuka peluang baru dalam berinovasi dan berkolaborasi.

Seperti diketahui, nilai ekonomi digital di Indonesia pada 2024 sangat besar. Laporan e-conomy SEA 2024 yang dirilis Google, Temasek, dan Baik & Company memperkirakan value ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar US$90 miliar. Nilai tersebut bisa ditingkatkan ke angka US$120 miliar pada 2025, kemudian bisa mencapai US$200 miliar hingga US$360 miliar pada 2030.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam studinya beberapa waktu lalu, yang berjudul "Indonesia Digital Economy Outlook 2025", memberikan proyeksi keadaan ekonomi digital mendatang serta menguak tantangan yang perlu dimitigasi agar membuka peluang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.x

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda memproyeksikan pertumbuhan sektor ekonomi digital pada tahun 2025, mencakup perdagangan daring, transportasi online, pembayaran digital, peminjaman digital, dan online travel. Penghitungan proyeksi tersebut menggunakan model ARIMA, model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memproyeksi data berdasarkan deret waktu. Model tersebut efektif dalam menangkap struktur temporal data seperti untuk memprediksi PDB dan indikator ekonomi lainnya.

Dalam perhitungan tersebut, Nailul Huda menemukan bahwa sektor perdagangan daring atau e-commerce pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3% atau setara dengan Rp468,6 triliun dibandingkan tahun 2023 dengan nilai transaksi hanya Rp453,7 triliun.

"Sayangnya, pada tahun 2025 mendatang, sektor perdagangan daring diprediksikan hanya meningkat 0,5 persen menjadi Rp471 triliun. Keadaan ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat dan potensi kenaikan tarif PPN yang membuat masyarakat menahan daya beli," ungkap Nailul dalam riset tersebut.

Namun demikian, hasil riset menunjukkan bahwa sektor transportasi daring dan online travel diproyeksi akan mengalami peningkatan. Nailul menyebut nilai transaksi transportasi online diproyeksi akan mencapai Rp12,66 triliun, sedangkan online travel diproyeksi mencapai Rp11,77 triliun. Hal ini tentu diyakininya juga akan berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru serta optimisme terhadap pasar sektor digital.

Adapun sektor pembayaran digital di Indonesia diproyeksi akan terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2025, Nailul Huda menyatakan, bahwa nilai transaksi pembayaran digital diproyeksikan mencapai Rp2.908,59 triliun, meningkat tajam dari Rp2.491,68 triliun pada tahun 2024, atau sekitar 16,73%. CELIOS mencatat, bahwa peningkatan ini didorong oleh adopsi teknologi finansial dan kebutuhan pembiayaan yang tinggi selama pandemi COVID-19.

Hal serupa juga diungkap Peneliti Ekonomi Digital CELIOS, Rani Septya. Dia mengatakan, digitalisasi menjadi peluang besar untuk membuat ekonomi Indonesia lebih merata. Apalagi Pemerintah sedang gencar mendorong hal ini, mulai dari program Satu Data Indonesia sampai penerapan SNAP Bank Indonesia yang membuat sistem pembayaran jadi lebih real time, aman, dan transparan.

Dampaknya di sektor UMKM pun sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta unit usaha. Dari angka itu, sekitar lebih dari 25 juta UMKM sudah on boarding ke ekosistem digital pada 2024. Meskipun angkanya masih kecil, namun ini menunjukkan puluhan juta pelaku usaha kecil sekarang punya kesempatan yang sama untuk menjangkau pasar yang lebih luas lewat platform digital.

Dari sisi transaksi juga terlihat di sepanjang 2024, nilai transaksi uang elektronik melonjak sampai Rp2,4 kuadriliun. Hal ini membuktikan kalau masyarakat makin terbiasa bertransaksi nontunai, karena lebih efisien dan bisa jadi pintu masuk untuk layanan keuangan lainnya.

"Dari sisi infrastruktur, kondisinya juga membaik. 91% rumah tangga di perkotaan sudah punya akses internet, dan di desa 81,6%. Kesenjangan memang masih ada, tapi jaraknya menyempit, ini penting kalau kita bicara soal pemerataan," jelas Rani kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (17/8/2025).

Membangun Konektivitas Lewat Pemerataan Akses Internet

Upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi sendiri saat ini sangat relevan dengan semangat hari kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun yang pada tahun ini mengusung tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Mengingat digitalisasi merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan menyatukan bangsa melalui konektivitas nasional.

Salah satu wujud nyata yang dilakukan pemerintah yakni meningkatkan pemerataan akses internet dengan pembukaan spektrum 6 GHz, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dinilai akan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh lapisan, termasuk dunia usaha, masyarakat, serta layanan publik.

Kebijakan ini diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid pada awal 2025. Menggandeng Indonesia Technology Alliance, dia menyebut langkah ini menandai tonggak penting dalam perjalanan transformasi digital di Indonesia, yaitu peluncuran Wi-Fi 6E dan WiFi 7, evolusi konektivitas berikutnya.

"Kami percaya bahwa konektivitas bukan hanya sebuah kemewahan, tetapi juga kebutuhan mendasar bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, inovasi, dan daya saing nasional daya saing nasional di era digital," ungkap Meutya dalam sambutannya pada Peluncuran Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7, yang beroperasi pada pita frekuensi 6 GHz.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Mantap! ParagonCorp Beri Sertifikasi Halal dan Pelatihan ke UMKM