19 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran infrastruktur tidak lagi menjadi yang terbesar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus pemerintah ingin membangun kualitas sumber daya manusia hingga pemberantasan kemiskinan melalui anggaran di sektor pendidikan yang mencapai Rp 757,8 triliun.
Alokasi itu menjadi anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Beda dengan pemerintahan pos anggaran infrastruktur selalu menjadi yang terbesar untuk membangun jalan tol hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun perlu diketahui, masih ada proyek-proyek raksasa lainnya yang sedang direncanakan pemerintah untuk dibangun yakni Kereta Cepat Jakarta - Surabaya, dan Pembangunan Tanggul Pantai Utara Jawa.
Seperti yang tertulis pada anggaran Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan pembangunan Kewilayahan, mendapatkan alokasi belanja mencapai Rp 232,6 miliar. Seperti yang tertulis dalam buku III RAPBN 2026.
Total alokasi anggaran itu akan digunakan untuk mendukung program prioritas nasional dan prioritas lainnya, seperti : Penyelenggaraan International Conference in Infrastructure 2026 dan tindak lanjut International Conference on Infrastructure 2025, Koordinasi One Spatial Planning Policy dan Koordinasi Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Selain itu juga ada koordinasi pengembangan kawasan transmigrasi nasional, koordinasi percepatan pengembangan ekosistem aviasi, koordinasi penanganan angkutan Over Dimension Overloading (ODOL), Koordinasi Satgas Kereta Cepat Jakarta - Surabaya, Koordinasi penyusunan RUU Stranas Sistem Transportasi Nasional, Koordinasi Pembangynan Sekolah Rakyat dan Madrasah.
Project Fasilitation Office (PFO) - Kantor/Sekretariat Fasilitas Investasi Infrastruktur, Koordinasi Keberlanjutan Ibu Kota Nusantara, Koordinasi Pembangunan Tanggul Pantai Utara Jawa (Giant Sea Wall), Koordinasi Pembangunan Tiga Juta Rumah, Koordinasi Pemanfaatan Skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Sektor Perumahan.
Termasuk, Koordinasi percepatan penyediaan perumahan layak di kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal, pelaksanaan Inpres 2/2025 terkait irigasi untuk mendukung swasembada pangan, pelaksanaan inpres nomor 8/2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, pelaksanaan inpres nomor 11/22025 tentang konektivitas jalan daerah, serta arahan Presiden lainnya.
Sementara di tingkat teknis, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi belanja mencapai Rp 118,5 Triliun. Dari total anggaran 62% direncanakan untuk mendukung prioritas nasional seperti : pembangunan bendungan, rehabilitasi irigasi, penyediaan air baku, pembangunan infrastruktur berketahanan bencana seperti pengendalian banjir dan pengaman pantai, peningkatan konektivitas jalan nasional dan daerah, peningkatan layanan SPAM, pembangunan dan optimalisasi rehabilitasi SPAL - D dan persampahan, pembangunan/renovasi sekolah rakyat, juga peningkatan kompetensi sumber dama manusia di bidang konstruksi.
Sementara 32,92% digunakan untuk mendukung prioritas lainnya, melalui beberapa kegiatan seperti rehabilitasi dan renovasi prasarana strategis serta penataan kawasan strategis, pelaksanaan/penyelesaian prioritas Presiden, pelaksanaan kegiatan committed dan pembangunan/penguatan infrastruktur dasar (terutama lanjutan kegiatan kontrak tahun jamak).
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Jepang Beri India Kereta Cepat Shinkansen Gratis, Kok Bisa?
