1 month ago
28
Presiden AS Donald Trump berpidato bersama Wakil Presiden AS JD Vance (kiri), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio (kedua dari kanan), dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth (kanan), dari Gedung Putih di Washington(CARLOS BARRIA / POOL / AFP))
HARGA minyak dunia melonjak usai Amerika Serikat membantu Israel menyerang Iran hingga mendekati US$80 per barel, Senin (23/6). Pemerintah Indonesia didorong mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah tersebut.
"Kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan menambah beban berat APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) kita, terutama untuk pos subsidi BBM (bahan bakar minyak). Kami berharap pemerintah segera melakukan langkah antisipasi agar dampak perang Timur Tengah tidak kian melambatkan pertumbuhan ekonomi yang memang sudah melambat akhir-akhir ini," ujar Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bertu Merlas melalui keterangannya.
Dia mengungkapkan tahun ini pemerintah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp26,7 triliun. Jika terjadi lonjakan harga minyak dunia, maka sudah bisa dipastikan jika anggaran subsidi BBM juga akan membengkak.
"Peperangan yang terjadi ini akan berdampak pada negara-negara lain termasuk di Indonesia. Kami berharap pemerintah Indonesia harus segera mengantisipasi dampak ekonomi yang akan menambah beban APBN," kata Bertu.
Dia mengatakan, kenaikan harga minyak dunia juga akan berimbas pada industri dalam negeri. Harga bahan baku, biaya produksi, hingga distribusi bakal meningkat. Hal ini akan kian menekan tingkat daya beli masyarakat.
Situasi pasar global yang mengalami ketidakpastian, hingga masih melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap Amerika Serikat dikuatirkan akan berdampak pada rantai pasokan ke Indonesia.
Apalagi jika Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Selama ini selat Hormuz adalah jalur perdagangan maritim yang menjadi pintu gerbang Teluk Persia.
"Teluk ini merupakan jalur utama raja-raja mintak dan gas dunia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, Irak dan Kuwait dalam perdagangan minyak. Jika ini ditutup pasti akan memicu gejolak ekonomi luar biasa," kata Bertu.
Karenanya, dia meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan upaya serta langkah mitigasi yang diharapkan untuk mencegah semakin meluasnya dampak perang kepada perekonomian Indonesia.
"Pemerintah harus segera bergerak untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dikuatirkan akan menerima dampak dari adanya perang tersebut. Kami minta masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan menengah diberikan pelatihan untuk berdaya dikala berada disituasi seperti ini," pungkas Bertu. (H-4)
